Ada Mafia Migas, Polri Kawal Pembangunan Kilang Pertamina
Secara pararel, Pertamina memulai pelaksanaan Basic Engineering Design (BED) dan Front End Engineering Design (FEED). Selain itu, perusahaan pelat merah tersebut juga sudah memulai konstruksi fasilitas pendukung dan persiapan lahan restorasi sekitar 20 hektar di pesisir pantai Tuban.
Untuk Kilang Bontang, Pertamina dan OOG telah menandatangani kemitraan pada Desember 2018. Izin prinsip lokasi dari Gubernur Kalimantan Timur sudah diterbitkan dan dalam proses pelaksanaan studi dan kajian dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
Seluruh proyek kilang Pertamina tersebut diproyeksi mampu meningkatkan kapasitas kilang hingga dua kali lipat dari 1 juta barel menjadi 2 juta barel sehingga seluruh kebutuhan BBM bisa dipenuhi oleh kilang dalam negeri.
(Baca: Tinjau Kilang Petrokimia TPPI, Jokowi Harap Hemat Devisa Rp 56 Triliun)
Polri akan Tertibkan Pencurian Minyak
Selain mengawal pembangunan kilang, Polri juga akan mengawal pembangunan sarana produksi energi terbarukan dan menertibkan para penampung minyak dari sumur-sumur ilegal yang seharusnya dikelola oleh Pertamina.
"Banyak yang digali, kemudian ditampung oleh penampung ilegal untuk dijual bebas. Itu harus ditertibkan," kata Sigit
Ia menambahkan Pertamina akan memberdayakan para penampung ilegal ini dengan memberikan fasilitas berupa koperasi. Dengan begitu, minyak yang dihasilkan tetap menjadi milik negara.
"Pertamina menyanggupi untuk membuatkan semacam koperasi sehingga masyarakat diajari cara mengebor yang benar. Mereka akan menampung, lalu dibeli Pertamina. Menggeser dari ilegal menjadi legal tanpa mematikan masyarakat," katanya.
(Baca: Menteri ESDM Minta Pertamina Percepat Pembangunan Kilang TPPI)
