Meraba Wajah Calon Menteri yang Berpotensi Diumumkan Jokowi
Sebenarnya, Sri Mulyani berpeluang menempati jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. "Tapi Sri lebih memilih jadi menteri keuangan," kata seorang sumber yang dekat dengan pemerintahan, akhir pekan ini.
Nama lain yang dikabarkan bertahan adalah mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi; mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
(Baca: Luhut & Sri Mulyani Disebut Tetap Menjabat, Airlangga Akan Jadi Menko)
Selain beberapa menteri dari kabinet kerja dan perwakilan partai politik, Jokowi mengangkat sejumlah wajah baru dari kalangan profesional dan orang yang telah berjasa kepada Jokowi. Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata.co.id, beberapa nama beken dari kalangan profesional hampir pasti menjadi menteri baru di kabinet Jokowi. Mereka adalah Erick Thohir, Mahfud MD, Nadiem Makarim, dan Muhamad Lutfi.
Erick menyatakan kesiapannya bila diminta menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan atau Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN). Namun, belakangan, dia malah disebut-sebut akan mengisi pos Menteri BUMN. "Erick diarahkan untuk Menteri BUMN," kata seorang sumber Katadata.co.id di pemerintahan.
Jumlah Wamen Bengkak
Kabar lain, meski jumlah menteri dalam kabinet baru tersebut tetap sebanyak 34 menteri, Jokowi memperbanyak jumlah wakil menteri (wamen) hingga empat kali lipat dari periode sebelumnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata.co.id, hingga akhir pekan ini setidaknya sudah disiapkan pos 11 wakil menteri.
Beberapa wamen baru adalah Wamen PUPR, Wamen Hukum dan HAM, Wamen Perindustrian dan Perdagangan, dan Wamen Pendidikan. Wamen Pertanian dan Wamen Kesehatan juga dikabarkan akan muncul.
(Baca: Kabinet Baru Jokowi Dikabarkan Tetap 34 Menteri, Ada Minimal 11 Wamen)
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai rencana Presiden Joko Widodo menambah banyak wakil menteri untuk memenuhi keinginan partai. Oleh karena itu, Jokowi perlu memastikan wamen tersebut benar-benar memiliki keahlian atau hanya memenuhi jatah saja.
“Pada akhirnya orang akan melihat ini penambahan fungsi atau lebih menjadi beban karena politik akomodatif," kata Yunarto, Minggu (20/10).
