Korupsi Hambat Ekonomi, 85 Ekonom Desak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Ekonom dan akademisi juga mengatakan KPK telah memperbaiki transparasi dan tata kelola sektor strategis seperti kesehatan, Pendidikan, pertambangan, perkebunan, kehutanan, hingga peningkatan penerimaan negara.
“Pelemahan KPK akan mengancam kinerja berbagai pencegahan korupsi,” ujar dia.
Mereka berpendapat, selain dampak negatif ke ekonomi, maraknya korupsi dapat mengancam eksistensi pemerintah hingga mendorong kerusakan lingkungan. “Dampak pelemahan KPK justru membebani DPR, pemerintah, dan masyarakat,” tulis surat ekonom.
Undang-undang KPK juga telah berlaku pada hari ini, Kamis (17/10) setelah sebulan disahkan oleh DPR. Namun Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief meminta Jokowi menunda UU ini karena dianggap mengandung 26 pelemahan.
(Baca: Ada 26 Masalah, KPK Minta Jokowi Tunda Pelaksanaan UU KPK)
Meski begitu, Jokowi lagi-lagi bungkam ketika ditanya soal Perppu bagi komisi antirasuah itu. Ditanya awak media pada Rabu (16/10), Jokowi hanya tersenyum ketika ditanya. Ini merupakan kali ketiga Jokowi tak menjawab saat ditanya terbitnya Perppu tersebut.
Sebelumnya, Jokowi diam saat ditanya Perppu KPK di Solo, awal bulan ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menghindari pertanyaan serupa dari awak media usai bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Senin (14/10) lalu.
