Meski Diancam Kampus, Aliansi Akademisi Dukung Demonstrasi Mahasiswa

Para akademisi dari berbakai kampus ini juga mengecam pendekatan kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap massa demonstran. "Kami mendorong pihak kampus untuk bersuara tatkala peserta didiknya diberangus oleh alat negara secara sewenang-wenang, termasuk membawa masalah ini ke ranah hukum," ujarnya.

(Baca: Mahasiswa Berencana Kembali Unjuk Rasa Karena Tuntutan Tak Dipenuhi)

AAI pun menyatakan sikapnya dengan mendukung penuh aksi mahasiswa yang menuntut dibatalkannya beragam rancangan undang-undang yang melanggengkan ketidakadilan, mengutuk keras tindakan represif aparat, mengecam kampus yang membatasi dan menghukum mahasiswa yang berdemonstrasi.

Mereka juga mengecam Menristekdikti yang berupaya membungkam pendapat kalangan akademik dengan ancaman berupa Surat Peringatan (SP) terkait aksi demonstrasi mahasiswa, serta mengajak seluruh akademisi agar mendayagunakan keahliannya untuk mendukung perjuangan mahasiswa.

Sebanyak 156 akademisi dari berbagai kampus menorehkan tanda tangan sebagai dukungan atas tujuh tuntutan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi:

1. Menolak RKUHP, RUU MINERBA, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, RUU KKS; mendesak pembatalan RUU KPK dan RUU SDA, serta mendesak disahkannya RUU PKS dan RUU PPRT.
2. Menghimbau untuk membatalkan pimpinan KPK pilihan DPR
3. Menolak TNI dan POLRI menempati jabatan sipil
4. Menghimbau untuk menghentikan militerisme di Papua dan daerah lain, bebaskan tahanan politik Papua
5. Menghimbau untuk menghentikan kriminalisasi aktivis
6. Menghimbau untuk menghentikan pembakaran hutan di Kalimantan & Sumatera yang dilakukan oleh korporasi, dan pidanakan korporasi pembakar hutan, serta cabut izinnya
7. Menuntaskan pelanggaran HAM, dan adili penjahat HAM,termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan.