Tolak UU KPK, Banyak Akademisi & Koalisi akan Ajukan Uji Materi ke MK
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sebelumnya sepakat mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) lewat rapat Paripurna, Selasa (17/9). Pengesahan UU KPK ini menuai kontroversi karena muncul mendadak dan terburu-buru di masa akhir jabatan DPR periode 2014-2019.
(Baca: Ada UU KPK Baru, Pengusutan Kasus Korupsi Migas Terancam Makin Lambat)
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari menyatakan pembahasan UU KPK ini bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengesahan UU KPK tersebut melanggar hukum karena revisi UU KPK tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional 2019 yang disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah.
"Proses ini bertentangan dengan prosedur yang seharusnya diterapkan dalam pembentukan UU yakni berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011," kata Feri ketika dihubungi katadata.co.id, Selasa, (17/9).
Feri meyakini bahwa MK akan membuat keputusan untuk pembenahan lembaga yang independen seperti KPK. Sehingga, masyarakat masih memiliki peluang untuk membatalkan revisi UU KPK tersebut. Kendati, beberapa hakim konstitusi dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo. "Kita harus yakin MK itu punya jiwa kebatinan untuk melindungi konstitusi," kata Feri.
