Ribuan Buruh Akan Aksi Demonstrasi Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Selain itu, dia berpendapat pemerintah harus memastikan anggaran 5% dari APBN dan 10% dari APBD dialokasikan untuk BPJS Kesehatan, sesuai ketentuan dalam UU Kesehatan.

(Baca: BI: Dampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan ke Inflasi Tak Signifikan)

"Cash flow anggaran juga harus diperhatikan. Termasuk sistem INA-CBG's dan kapitasi perlu dikaji kembali, sebab di situ banyak potensi kebocoran dan penyelewengan," kata Iqbal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini kembali membahas masalah defisit serta kenaikan iuran bersama dengan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI. Belum ada kesepakatan mengenai kenaikan iuran BPJS.

Sepekan sebelumnya, Sri Mulyani mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat. Peserta JKN kelas I yang awalnya iuran Rp 80.000 per bulan menjadi Rp 160.000 per bulan.

Kemudian iuran JKN kelas II yang awalnya Rp 51 ribu menjadi Rp 110.000 per bulan. Sementara JKN mandiri kelas III yang iuran awal Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan.

(Baca: Sri Mulyani Usul Iuran BPJS Kesehatan Naik Hingga Dua Kali Lipat)