Cegah Eks Napi Korupsi Pimpin Daerah, Bawaslu Minta Revisi UU Pilkada

28 Agustus 2019, 12:30

Antara

Ketua Bawaslu Abhan (kedua kanan) didampingi anggota Bawaslu Rahmat Bagja (kiri), Muhammad Afifudin (kedua kiri), dan Ratna Dewi Pettalolo (kanan) memberikan keterangan pers mengenai pengawasan Bawaslu pada Pilkada serentak 2018 di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (12/7).

“Tidak cukup dengan PKPU. Karena kalau PKPU nanti, norma undang-undangnya masih membolehkan, nanti jadi masalah kembali,” kata Abhan.

Ia mengatakan, Bawaslu telah menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Pihaknya juga sudah menyerahkan naskah akademik atas usulan revisi UU Pilkada.

(Baca: Ditawari Nasdem Ikut Pilgub DKI, Risma: Biar Tuhan yang Gariskan)

Menurut dia, Jokowi merespons baik usulan tersebut. Bahkan, Jokowi juga meminta revisi agar masa kampanye dalam Pilkada serentak tidak terlalu panjang.

Selanjutnya, Bawaslu bakal berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas usulan revisi tersebut. “Untuk kemudian berkomunikasi lebih lanjut dengan DPR,” kata Abhan.

Usulan revisi UU Pilkada juga sempat disampaikan KPU. Ketua KPU Arief Budiman juga menyebut perlunya pasal dalam UU Pilkada yang mengatur agar eks narapidana kasus korupsi tidak mencalonkan diri. Pasal tersebut untuk menguatkan PKPU. "Kalau mau kuat, ya, tentu dari UU-nya," kata dia di Jakarta, Kamis (22/8).

Halaman: