Luhut: Bantuan Perusahaan Tiongkok untuk BPJS Kesehatan Sebatas Saran

Lalu, pihak Ping An memberi saran kepada BPJS. Yang pertama dilakukan adalah mengevaluasi sistem teknologi informasi yang dimiliki BPJS. “Dari sana baru bisa diketahui apa yang menjadi kelemahan badan asuransi ini dan bagaimana memperbaikinya. Saya rasa BPJS sebagai lembaga asuransi dengan ratusan juta peserta, sangat paham bagaimana melindungi data pesertanya agar tidak bocor ke pihak lain,” katanya.

(Baca: Defisit Keuangan BPJS Kesehatan Berpotensi Tembus Rp 28,5 Triliun)

Luhut menegaskan, saat ini baru ada pembicaraan dan saran antara Ping An dan BPJS. “Tidak ada satupun keputusan yang dibuat. Kalaupun BPJS tertarik untuk melaksanakan saran mereka atau bekerja sama dengan mereka, keputusannya ada di tangan BPJS. Menko Puan Maharani pun sudah mendapat laporannya," kata dia.

Berdasarkan pertemuan itu, Fachmi menjelaskan kepada Luhut bahwa hal yang mungkin dilakukan oleh BPJS untuk meningkatkan kolektabilitas adalah melalui tindakan hukum. Caranya, dengan melakukan sinkronisasi data.

“Misalnya, jika ada yang orang yang ingin mendapat layanan publik seperti pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Paspor, akan dicek dulu apakah ia mempunyai tunggakan pembayaran BPJS. Jika ada, maka mereka akan diminta untuk melunasi terlebih dahulu. Itu hanya salah satu contoh," kata Luhut menceritakan ulang penjelasan Fachmi.

Dari pertemuan tersebut, Luhut berkesimpulan bahwa iuran BPJS yang ada saat ini terlalu kecil. Iuran untuk peserta yang penghasilannya lebih besar seharusnya tidak sama dengan masyarakat berpenghasilan upah minimum regional (UMR).

Adapun grup Ping An mengelola jasa keuangan pada tiga divisi yaitu asuransi, investasi dan perbankan. Asetnya mencapai US$ 1,3 triliun. Divisi asuransinya, Ping An Insurance adalah  perusahaan asuransi terbesar di Tiongkok dengan kapitalisasi pasar US$ 230 miliar. 

(Baca: Sri Mulyani Beberkan Empat Penyebab Defisit BPJS Keuangan)