KPU Sebut Kisruh Pemilu di Luar Negeri karena Pemilih Khusus Membludak
(Baca: Tim Kampanye Jokowi Kritik Penyelenggara Pemilu Luar Negeri)
Pramono pun menilai PPLN kurang komunikatif dengan para pemilih sehingga tak bisa memberikan penjelasan secara baik kepada mereka. "Atau mungkin negosisasi ke pemilik sewa (lokasi TPS) kurang maksimal,” katanya. Harusnya TPS ditutup sampai semua orang bisa memilih, bukan saat waktu sewanya habis.
Kendala Pemilu 2019 di luar negeri juga disebabkan terbatasnya wilayah yuridiksi Indonesia di luar negeri. Hal itu terjadi di Malaysia. Di sana PPLN hanya bisa menyediakan tiga tempat untuk pemungutan suara, yakni di KBRI Kuala Lumpur, Wisma Duta, dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL).
Padahal, jumlah DPT di Malaysia mencapai 500 ribu orang. "Belum lagi yang DPK, total warga kita di Malaysia bisa kan bisa sampai 1 juta orang," kata dia.
(Baca: Soal Pemilu Ulang di Sydney, KPU Tunggu Keterangan PPLN dan Bawaslu)
KPU saat ini membuka opsi Pemilu susulan untuk bisa memfasilitasi WNI di luar negeri yang belum menggunakan hak pilihnya. Hanya saja, KPU memerlukan adanya rekomendasi dari Bawaslu untuk bisa melakukan hal itu.
Selain itu, Pemilu susulan hanya dapat dilakukan bagi mereka yang telah terdaftar sebagai DPK. "Pemungutan ulang susulan juga hanya berlaku sepanjang surat suara masih ada di situ," katanya.
