'Drama' Demokrat di Kubu Prabowo-Sandi Jelang Pencoblosan Suara
(Baca: Indopolling Prediksi Hanya Enam Parpol Lolos ke Parlemen)
AHY sendiri menegaskan sikap Demokrat tetap mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan tidak keluar dari Koalisi Adil Makmur. Keputusan tersebut karena Pemilu yang hanya tinggal beberapa hari lagi.
"Kami solid dan kami hadir di sini bisa memberikan dukungan bagi Pilpres tapi kami juga punya tugas dan mandat untuk memenangkan partai Demokrat dalam pemilihan legislatif," kata AHY mengakhiri.
Hubungan Demokrat dengan kubu Koalisi Prabowo-Sandiaga kerap turun naik dan diselingi drama. Sebelum peristiwa di debat kelima ini, SBY juga melontarkan kritik atas model kampanye akbar Prabowo-Sandi di Gelora Bung Karno pada Minggu (7/4). AHY pun tidak hadir dalam kampanye akbar tersebut.
(Baca: SBY Siap Hidupkan Mesin Partai Demokrat untuk Menangkan Prabowo)
SBY menyampaikan surat kepada tiga petinggi Demokrat, dari Singapura tertanggal 6 April 2019.
"Saya menerima berita dari tanah air tentang set up, run down dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres 02, Bapak Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif," kata SBY dalam suratnya.
Sebelum SBY mengkritik kampanye akbar tersebut, hubungan Demokrat dengan kubu Prabowo sempat terganggu dengan pernyataan Hashim Djojohadikusumo mengenai pembagian menteri.
Bila Prabowo menang Pilpres, Hashim menyatakan kursi menteri disediakan untuk partai pendukung yakni Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendapatkan tujuh kursi menteri. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat enam kursi menteri. "Partai lain saya kira masih diskusi," kata Hashim hari Senin (1/4) lalu.
