Masalah Lingkungan Hidup Masih Jadi Isu Pinggiran dalam Pemilu

21 Maret 2019, 13:34

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA

Pekerja lepas melipat surat suara di gudang Komisi Pemilihan Umum, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/3). Pagu anggaran yang disiapkan KPU adalah Rp948,1 miliar Nilai kontrak untuk produksi kotak suara KPU mengeluarkan Rp284,1 miliar sehingga, penghematan anggaran mencapai Rp663,9 miliar atau sekitar 70,03 persen.

Khalisah menilai isu ekonomi kerakyatan belum secara mendalam dibahas. “Padahal, isu ekonomi kerakyatan cukup erat dengan upaya pelestarian lingkungan,” ujarnya.

Menurut Khalisah, isu lingkungan dalam politik elektoral ini perlu segera disuarakan dan menjadi pertimbangan para peserta Pemilu 2019. Atas dasar itu, Walhi berencana menggelar Rapat Akbar di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu (23/3) untuk menyuarakan berbagai aspirasi terkait lingkungan hidup.

Khalisah mengatakan, kegiatan ini bakal dihadiri oleh 3500 orang yang merupakan perwakilan elemen masyarakat dari 28 provinsi di Indonesia. Di antara mereka, ada warga yang mengalami konflik agraria di Yogyakarta.

(Baca: Sri Mulyani Pastikan Ekonomi Indonesia Tidak Terganggu Pemilu)

Ada pula komunitas dari Lampung yang dianggap mampu melakukan pengelolaan hutan rakyat. Hanya, mereka masih belum mendapatkan izin perhutanan sosial dari pemerintah. "Harapan kami ketika persoalan ini disampaikan langsung oleh rakyat, maka agenda-agenda yang substantif menjadi prioritas bagi pemerintahan ke depan," kata Khalisah.

Halaman: