Kementan Gelar Temu Teknis Penyuluh Pertanian dan Petani Andalan
Syukur mengungkapkan di era pemerintahan Jokowi-JK, sektor pertanian menjadi sektor prioritas untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional. Pada 2014, Presiden Jokowi melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mereformasi faktor-faktor kritis yang selama ini menghambat percepatan pembangunan pertanian.
Pertama, Menteri Amran merevisi pengadaan benih, alat mesin pertanian dan lainnya awalnya melalui lelang menjadi penunjukan langsung. Alhasil, bantuan turun cepat baik waktu, kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan petani.
Kedua, melahirkan undang-undang, aalah satunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan. UU ini mengatur lahan pertanian tidak boleh digunakan untuk kegiatan ekonomi lainnya.
Ketiga, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengubah proses perizinan. Misalnya izin ekspor yang semula membutuhkan waktu dua sampai tiga bulan, saat ini menjadi hanya tiga jam. Keempat, kata Syukur, perubahan pada alokasi anggaran untuk petani diperbesar. Anggaran yang langsung ke petani dan daerah dari posisi 23 persen, pada 2017 dan 2018 naik menjadi 83 persen. Anggaran ini langsung ditujukan kepada petani dan apabila petani mengalami gagal panen, pemerintah menyediakan asuransi pertanian.
"Petani tidak usah gelisah apabila terkena musibah banjir dan bencana lainnya, untuk petani pangan termasuk di dalamnya peternak sapi. Dalam waktu dekat, asuransi juga berkembang ke komoditas cabai dan bawang," ucapnya.
Dampak dari perubahan kebijakan ini, ekspor pertanian secara nasional naik 30 persen dan ekspor pertanian Provinsi jawa Barat sendiri meningkat 44 persen. Produk Domestik Bruto sektor pertanian secara nasional meningkat 42,5 persen, dan inflasi pangan nasional selama empat tahun turun drastis.
Pemerintah memberikan apresiasi kepada petani dan penyuluh atas capaian tersebut. Penyuluh mendampingi petani, menerapkan teknologi, dan berhasil menggeser petani menjadi petani milenial.
"Indonesia saat ini dijadikan percontohan dunia di dalam melakukan regenerasi petani. Tahun 2019 ini, pemerintah mencanangkan tonggak regenerasi pertanian untuk menuju lumbung pangan dunia 2045 nantinya," ujarnya.
Sebagai penghargaan pemerintah terhadap jasa penyuluh. Di tahun 2017 sebanyak 6.000 penyuluh tenaga harian lepas diangkat menjadi PNS. Pada 2018, sebanyak 17 ribu penyuluh tenaga harian lepas, diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
