ASN Paling Banyak Dilaporkan Lakukan Tindak Pidana Pemilu
Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) I Made Suwandi mengatakan, unsur ASN yang dilaporkan kebanyakan merupakan pejabat eselon dua. Made mencontohkan mereka seperti sekretaris daerah dan kepala dinas.
ASN yang paling banyak dilaporkan berasal dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Menurut Made, para ASN ini melakukan pelanggaran Pemilu karena berekspektasi mendapat jabatan tertentu ketika memberikan dukungannya.
Sebelumnya, Bawaslu mencatat ada 28 kasus pelanggaran Pemilu 2019 yang telah diputuskan dalam persidangan. Dari jumlah tersebut, pelanggaran berupa politik uang paling banyak terjadi.
"Paling banyak dari 28 (kasus) itu persoalan politik uang," kata Ketua Bawaslu Abhan di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2). Politik uang terjadi dengan berbagai macam modus. Dia mencontohkan, ada praktik yang dilakukan dengan membagikan sembako kepada masyarakat.
Ada pula praktik politik uang yang langsung dilakukan dengan memberikan uang kepada para pemilih. Selain itu, ada praktik politik uang dengan menjanjikan pergi umrah.
(Baca: Bawaslu Catat 28 Pelanggaran Pemilu 2019, Politik Uang Terbanyak )
Selain politik uang, Abhan menyebut netralitas menjadi pelanggaran yang cukup banyak ketika Pemilu 2019. Ada beberapa tindakan atau ucapan dari pejabat negara atau ASN yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu peserta Pemilu.
Hal tersebut terjadi di berbagai kegiatan dan media sosial. "Lebih banyak di kegiatan," kata Ketua Bawaslu Abhan di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2).
