DBS: Jokowi Unggul tapi Isu Ekonomi Bisa Persempit Elektabilitas

Isu Ekonomi dan Blunder Debat

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ada dua isu yang dapat menggeser suara dari masing-masing paslon, yakni isu ekonomi dan blunder debat. Persoalan ekonomi seperti inflasi hingga harga sembako merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat. Isu ini akan vital bahkan melebihi isu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kerap menyasar salah satu calon presiden (capres).

"Kampanye terbuka sebanyak apapun akan kecil dampaknya," kata Burhanudin usai acara Peluang dan Risiko Investasi Jelang Pilpres yang digelar Katadata Insight Center (KIC) di Jakarta, Rabu (30/1).

Dalam presentasinya, Burhanuddin juga menyebutkan bahwa persoalan persepsi masyarakat lebih penting dalam sudut pandang politik. Hal ini berpotensi membuat fakta-fakta ekonomi dikesampingkan dalam pemilihan.

Survei nasional yang digelar Indikator pada Desember lalu menunjukkan 38% responden menyatakan kondisi ekonomi pada 2018 lebih baik dibandingkan dengan 2017. Angka ini turun dibandingkan hasil survei Februari 2018 di mana 43% responden menyatakan ekonomi 2018 lebih baik ketimbang 2017.

Sementara, 22% responden mengaku ekonomi lebih buruk pada Desember 2018 dibandingkan periode yang sama 2017. Hal ini menunjukkan masyarakat yang merasa ekonomi lebih buruk meningkat dibandingkan hasil survei Februari 2018 sebanyak 20%.

Meski begitu secara keseluruhan, lebih banyak masyarakat yang menganggap ekonomi saat ini lebih baik dan jauh lebih baik ketimbang yang berpendapat lebih buruk dan jauh lebih buruk. Apabila ditotal, jumlah masyarakat yang menilai positif kondisi ekonomi nasional mencapai 38%, sedangkan yang anggap negatif hanya 21%.

(Baca juga: Isu Ekonomi dan Blunder Debat Bisa Geser Pemilih Jokowi dan Prabowo)