Sejumlah LSM Soroti Penurunan Dana Kampanye Pemilu 2019

28 Januari 2019, 16:26

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA

Petugas KPU berjabat tangan dengan Abdul Kadir Karding, Wakil Ketua dan Wahyu Sakti Trenggono selaku bendahara (kanan) bersama TKN Jokowi-Ma'ruf nomor urut satu di KPU untuk penyerahan LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye), Jakarta Pusat (3/1). KPU RI tak memberikan batasan besaran dana dari partai politik pengusung dan pasangan calon presiden-calon wakil presiden untuk kepentingan pencalonan di Pilpres 2019.

(Baca: Laporan ke KPU, Gerindra Miliki Dana Kampanye Terbesar)

Mada juga khawatir minimnya sumbangan parpol berpotensi membuat caleg mengandalkan pendanaan gelap. Apalagi, di masa lalu kasus korupsi besar seperti Hambalang terjadi karena adanya biaya politik yang perlu ditutup. "Pengeluaran itu mulai dari belanja iklan media massa dan elektronik hingga pembelian suara," kata dia.

Salah satu potensi donatur politik yang meminta imbal balik adalah perusahaan ekstraksi, seperti batu bara. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah mencontohkan, saat ini paling tidak ada 229 anggota dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berafiliasi dengan bisnis ekstraksi.

Selain itu Merah juga kembali menyinggung perusahaan batu bara di sekitar calon presiden. Dia mengatakan, orang semisal Luhut Binsar Pandjaitan hingga Sakti Wahyu Trenggono merupakan sosok pebisnis ekstraksi di sekitar paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Trenggono sempat menjadi Komisaris di PT Merdeka Copper Gold.

Adapun capres-cawapres 02 yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno juga disebut bermain bisnis batu bara dengan bendera masing-masing. "Ini (namanya) menyatukan bisnis dan politik," kata dia.

(Baca: Elite Politik Dua Kubu Capres di Pusaran Bisnis Batu Bara)

Halaman: