Irjen: Tidak Ada Kompromi Bagi Koruptor di Kementan
Pasalnya, salah satu problem yang kerap menimbulkan kisruh suplai pangan di Indonesia ialah mafia pangan yang memanjakan harga dan berkolusi dengan pengambil kebijakan impor. Misalnya dengan mendorong kebijakan impor beras dengan alasan untuk stabilisasi harga dan cadangan nasional.
"Negara seolah-olah tak berdaya mengatasi masalah pangan yang dikuasai mafia. Membongkar mafia pangan ini memang bagaikan melawan tembok, tapi hasilnya sudah tampak dengan berhasilnya ditangkap oknum-oknum mafia pangan. Menteri Amran melawan mafia pangan tak ubahnya perang melawan mafia narkoba," ujar Karim dalam keterangan tertulis. Mentan tengah gencar menggalakkan program swasembada pangan untuk beberapa komoditas strategis Indonesia.
Dalam keterangan terpisah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja Mentan yang berhasil menekan inflasi bahan pangan dalam empat tahun terakhir, dari 10.56 persen pada 2014 menjadi 1.26 persen pada akhir 2018. Pararel, Kementan menggenjot ekspor pertanian yang meningkat mencapai 29 persen.
Bambang juga mengacungi Jempol Menteri Amran yang bersinergi dengan KPK dalam pemberantasan korupsi dan gencar memerangi mafia pangan. Bambang menyatakan DPR siap mem-back up upaya-upaya Mentan dalam mencapai kedaulatan pangan.
Dalam catatan, Mentan sudah menindak 1.401 pegawai Kementan melalui demosi, mutasi dan bahkan pecat, termasuk dua pejabat Eselon I yang diberhentikan karena terindikasi korupsi. Sejak 2017, Satgas Pangan yang terdiri dari Mabes Polri, Kementan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerjasama untuk memberantas mafia pangan dan tindak penyimpangan distribusi pangan lainnya.
Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mendukung upaya pencegahan yang dilakukan Kementan dan bisa diterapkan di Kementerian maupun Lembaga lainnya.
"Pemeriksaan anggaran pemerintah juga seharusnya bisa dilakukan pada kementerian dan lembaga lain. KPK harus diundang ke dalam pemerintahan. Bagus," katanya.
Amanat Nawacita
Inspektur Jenderal Kementan Justan Riduan Siahaan mengatakan pemerintahan yang bersih merupakan amanat Nawacita untuk mewujudkan pemerintahan bersih, efektif dan demokratis.
"Prinsipnya adalah penegakan integritas. Hal itu benar-benar dilakukan Menteri Pertanian beliau selalu mencontohkan langsung dalam keseharian dan dalam kedinasan, bahkan bila jamuan dengan tamu dan pihak lain, mentan tidak pernah mau dibayari orang lain. Teladan itu kemudian diterapkan ke masing-masing individu dalam kementerian," katanya.
Kementan menurutnya membangun sistem pengendalian intern di setiap unit. Standar kerja yang dibuat tinggi oleh pimpinan harus membantu fokus pada capaian sehingga tidak sempat menyimpang. Hal ini juga berkaitan dengan komitmen dan visi memastikan lumbung pangan dunia 2045.(*)
