KPK Bakal Terlibat dalam Pembahasan Materi Debat Pilpres 2019
Selanjutnya, korupsi yang berhubungan dengan subsidi dan bantuan sosial. Ada pula korupsi untuk pengisian jabatan, promosi, mutasi di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Poin kedelapan mengenai pengaturan tentang pembatasan transaksi tunai. Kemudian, dukungan secara institusional terhadap KPK. Ini dilakukan untuk memperkuat kantor regional KPK. "Sepuluh, rasionalisasi kelembagaan pemerintah yang tumpang tindih," kata Febri.
Sementara itu, KPK masih mempertimbangkan kehadirannya pada kegiatan debat 17 Januari mendatang. Menurut Febri, KPK harus melihat aspek risiko independensi kelembagaan dan posisinya sebagai institusi penegak hukum.
Debat Pilpres 2019 bakal diselenggarakan selama lima kali. Debat perdana rencananya diselenggarakan pada 17 Januari 2019. Tema debat perdana, yakni hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
Debat kedua bakal diselenggarakan pada 17 Februari 2019 dengan tema energi dan pangan, SDA dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. Debat ketiga rencananya diselenggarakan pada 17 Maret 2019 dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan kebudayaan.
Debat keempat diselenggarakan 30 Maret 2019 dengan tema ideologi, pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional. Sementara, jadwal debat kelima masih tentatif. Ada pun tema yang akan dibahas dalam debat kelima, yakni ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta perdagangan dan industri.
(Baca: Tim Jokowi & Prabowo Sepakat Visi-Misi Disampaikan Langsung Dua Capres)
