Darmin Evaluasi Syarat Izin Kawasan Ekonomi untuk Mitigasi Bencana
Dalam kesempatan yang sama, induk pengelola KEK Tanjung Lesung PT Kawasan Industri Jababeka Tbk juga menemui Darmin untuk membicarakan mitigasi bencana. CEO Jababeka Setyono Djuandi Darmono mengatakan, ia diminta untuk menyiapkan buku standard operating procedure (SOP) untuk mitigasi bencana. "Buku standar ini bisa dipakai di tempat lain untuk mitigasi pencegahannya," kata dia.
Standar tersebut akan membahas soal tata ruang, break water, dan standar dalam menghadapi gempa bumi, banjir, dan bencana lainnya. Standar tersebut juga meliputi pelatihan untuk karyawan untuk mitigasi bencana. Selain itu, Jababeka juga akan mengedukasi pengunjung tentang mitigasi bencana. "Misalnya, kalau rapat harus kasih tahu dulu larinya ke sini. Kita harus disiplin seperti di pesawat terbang," ujarnya.
Sebelumnya, Dewan Nasional KEK menyatakan, pengelola KEK harus memiliki teknologi baru yang bisa memprediksi kejadian bencana. “Kami akan meminta mereka punya teknologi baru yang bisa memprediksi kejadian bencana dan sebagainya,” kata Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto di Kantor Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis (27/12).
Menurut Enoh, Indonesia termasuk dalam wilayah lingkaran api Pasifik atau ring of fire. Oleh karena itu, mitigasi bencana harus dipersiapkan, termasuk KEK Tanjung Lesung yang terdampak tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Atas kerusakan KEK Tanjung Lesung, PT Banten West Java Tourism Development sebagai pengelola telah mengasuransikan asetnya. Adapun kerugian dari bencana tsunami di kawasan khusus ini mencapai Rp 150 miliar.
(Baca: Konstruksi KEK Tanjung Lesung Rusak Diterjang Tsunami Selat Sunda)
