Pesan Jokowi ke Pemda Papua: Jangan Ada "Papa Minta Saham" Freeport
Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata.co.id, ada perusahaan swasta yang ingin masuk melalui Badan usaha Milik Daerah (BUMD) di Papua untuk mendapatkan saham Freeport. Padahal, Inalum dan pemerintah daerah Papua sudah mengikat perjanjian bahwa pengelolaan saham divestasi Freeport melalui sebuah perusahaan khusus yang tidak akan melibatkan pihak lain.
Di sisi lain, Lukas menolak usulan Inalum perihal Indocopper Investama sebagai nama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola saham Freeport yang dimiliki pemerintah daerah Papua. "Ini (Indocopper) kan dulu miliknya Aburizal (Bakrie) kemudian dibeli kembali Freeport," kata Lukas. Karena keberatan itu, Pemprov Papua dan Inalum akan mengkaji kembali rencana tersebut.
Sementara itu, Jokowi meminta semua tahapan proses divestasi Freeport bisa diselesaikan dan final sebelum akhir tahun 2018 ini. Ia mengaku sudah mendapatkan laporan beberapa proses divestasi Freeport: pada September lalu sudah ditandatangani perjanjian divestasi, Sales and Purchase Agreement, dan Subscription Agreement dengan Freeport McMorran.
“Saya juga mengikuti bahwa ada beberapa tahap lanjutan yang masih perlu penyelesaian yang perlu dipercepat,” katanya. Untuk itu, Presiden meminta laporan mengenai perkembangan beberapa masalah yang masih perlu segera dituntaskan, seperti penyelesaian isu lingkungan, masalah limbah, dan masalah tailing.
Selain itu, isu perubahan kontrak karya menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), kepemilikan saham pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika, dan juga hal-hal yang terkait dengan jaminan fiskal, perpajakan, royalti, stabilitas investasi.
Jokowi menegaskan, proses divestasi Freeport adalah sebuah langkah besar untuk mengembalikan mayoritas kepemilikan sumber daya alam yang sangat strategis ke pangkuan ibu Pertiwi. “Akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, utamanya rakyat Papua,” sambung ujarnya.
