Belum Ada Penetapan KPU, Kasus Iklan Jokowi-Ma'ruf Dihentikan
Alasannya, dalam Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 ada unsur “yang telah ditetapkan oleh KPU”. Sementara, saksi ahli KPU dalam dua kali pemeriksaan menyatakan bahwa ketetapan tersebut memang belum dibuat. “Karena belum dibuat KPU, saya menyatakan bahwa unsur ini belum terpenuhi. Ini pandangan kami sebagai penyidik,” kata Kasubdit IV Politik Tipidum Bareskrim Polri Kombes Djuhandani Rahardjo.
Hal senada disampaikan anggota Satgas Ditkamnit TPUL Jampidum Kejaksaan Agung, Abdul Rauf. Menurut dia, aparat penegak hukum wajib untuk memenuhi unsur-unsur yang tertera dalam Pasal 492 UU Nomor 7 tahun 2017 sebelum menyatakan adanya tindak pidana pemilu.
Jika laporan tersebut dipaksakan masuk tahap penyidikan, Rauf menilai berkas perkara tak akan bisa lengkap atau P21. “Sesuai norma yang diatur dalam Pasal 492, itu bukan tindak pidana sepanjang belum ada surat ketetapan,” kata Rauf.
Bagi Ratna, keluarnya putusan ini merupakan dilema bagi proses penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu. Sebab, hal ini membuka ruang untuk dilanggarnya asas jujur dan adil dalam pemilu. (Baca juga: Bawaslu Putuskan Videotron Jokowi-Ma'ruf Langgar Administrasi Pemilu)
Untuk itu Bawaslu bakal segera menyurati KPU untuk mengeluarkan ketetapan terkait jadwal iklan kampanye di media massa. Hal ini agar tak ada pembiaran terhadap iklan kampanye di media massa. “Sudah kami buat konsepnya, tinggal menunggu penandatanganan Pak Ketua (Bawaslu),” kata Ratna.
Sebelumnya, iklan rekening Jokowi-Ma'ruf terpampang di halaman depan bagian bawah pada Media Indonesia edisi 17 Oktober 2018. Dalam iklan tersebut terlihat foto Jokowi-Ma'ruf. Iklan itu dilengkapi angka 01 dan tulisan “Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Indonesia”. Di bagian bawahnya tercantum nomor rekening dari Tim Kampanye Nasonal Jokowi-Ma'ruf.
