Tiga Indikator Penyebab Peringkat Kemudahan Usaha di Indonesia Turun
Meski peringkat Indonesia turun, Bank Dunia menilai ada beberapa kemajuan yang dicapai oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah terus memperbaiki iklim berusaha bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Hal itu terlihat dari skor starting business (memulai usaha baru) yang mencapai 81,22.
“Indonesia terus meningkatkan iklim usaha dan kini berupaya mengurangi kesenjangan terhadap praktik global terkait regulasi usaha kecil dan menengah," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Rodrigo A. Chaves, di kantornya, Jakarta, Kamis (1/11).
Bank Dunia menilai, Indonesia mencatat kemajuan dengan menggabungkan pendaftaran yang berbeda dengan menggunakan nomor jaminan sosial dan mengurangi biaya notaris di Jakarta maupun Surabaya. Beberapa proses pendaftaran perizinan berbeda juga sudah digabung di pelayanan perizinan terpadu di Surabaya.
Hasilnya, Indonesia berhasil memangkas waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha dari 23 hari menjadi 20 hari. Biaya untuk memulai usaha juga turun dari 10,9% dari pendapatan per kapita menjadi 6,1% dari pendapatan per kapita. "Indonesia juga dapat mengambil manfaat dari peningkatan keterbukaan terhadap investor global, keterampilan, dan teknologi agar bisa lebih bersaing di pasar global," kata Rodrigo.
Indikator untuk mendapatkan kredit (getting credit) di Indonesia juga dinilai membaik dengan meningkatnya ketersediaan informasi kredit. Skor pada kemudahan mendapatkan kredit saat ini adalah 70,00. Perbaikan ini mengurangi ketimpangan informasi, meningkatkan akses kredit bagi perusahaan kecil, menurunkan suku bunga, meningkatkan disiplin peminjam, serta mendukung pengawasan bank dan pemantauan risiko kredit.
Kinerja Indonesia di bidang penyelesaian kepailitan (resolving insolvency) juga membaik dengan skor 67,89. Dengan tingkat pemulihan sebesar 65 sen per dolar, hampir dua kali lipat rata-rata regional sebesar 35,5 sen per dolar. lndonesia menempati peringkat ke-36 di bidang ini.
Indonesia masih memiliki ruang untuk memperbaiki peringkatnya melalui reformasi tingkat remunerasi pengurus kepailitan dan penguatan perlindungan bagi kepentingan para kreditur yang berselisih untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil. Di bidang pendaftaran properti, ada ruang untuk meningkatkan skor Indonesia dengan membuat informasi terkait kepemilikan tanah dan peta bidang tanah yang dapat diakses publik.
Terobosan lainnya bisa diraih jika Indonesia mampu menghilangkan batas kepemilikan saham asing. Kebijakan tersebut akan menghasilkan tambahan investasi asing sebesar US$ 4 miliar dan investasi domestik US$2 miliar.
Penurunan peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha ini menunjukkan Indonesia masih jauh dari target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di posisi ke-40 dunia. Padahal, peringkat Indonesia pada tiga tahun sebelumnya meningkat cukup signifikan. Pada laporan 2016, Indonesia berada di peringkat ke-106 kemudian melaju ke peringkat 91 pada laporan 2017. Lonjakan yang paling besar terlihat dalam laporan EoDB 2018, di mana Indonesia naik 19 peringkat ke posisi 72.
(Baca: Di Tingkat Asean, Kemudahan Berbisnis Indonesia Peringkat 6)
