Demo Pembakaran Bendera Tauhid, Pemerintah Kerahkan 14 Ribu Personel
Teranyar, ajakan itu disampaikan oleh Nahdlatul Ulama bersama Muhammadiyah dalam pertemuan pada Rabu (1/11) malam di Jakarta. Mereka sudah menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berlangsung di kepolisian. “Kegiatan demonstrasi semacam itu, selain menghabiskan energi juga sudah tidak Iagi relevan,” kata Wiranto.
Wiranto lantas mengimbau masyarakat tetap menjaga persatuan bangsa. Masyarakat tak boleh terpancing berbagai provokasi atau ajakan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam demonstrasi esok hari.
Sebab, HTI merupakan organisasi yang telah dilarang keberadaannya secara hukum di Indonesia. Pembubarannya telah melalui Keputusan Menkumham Nomor AHU 30.AH.01.08 Tahun 2017 tangga' 19 Juli 2017.
Sebelumnya, massa yang bergabung dalam Aksi Bela Tauhid menuntut agar pemerintah mengusut kasus pembakaran bendera tauhid yang dilakukan anggota GP Ansor di Garut, Jawa Barat. Mereka pun meminta agar Ketua Umum Pengurus Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qaumas diadili.
Massa Aksi Bela Tauhid juga meminta para ulama dipertemukan dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Yaqut, serta pimpinan GP Ansor lainnya. Jika tuntutan tersebut tak dipenuhi, mereka mengancam akan melakukan aksi serupa pada 2 November 2018.
“Kita akan tagih janji dan langsung long march ke Istana,” kata Imam Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta Muchsin Alatas ketika berorasi dalam demonstrasi di Jakarta, Jumat (26/10).
