Anies Cabut Izin Reklamasi, Menteri PUPR: Tanggul Laut Terus Jalan

Terus berlanjutnya proyek raksasa ini juga lantaran pembiayaan tanggul tidak dihitung satu paket dengan reklamasi, meski pembangunan pulau tersebut masuk di dalam NCICD. Di sini, pulau reklamasi masuk dalam lintasan NCICD, bukan sebaliknya tanggul di atas pulau reklamasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Rabu kemarin, Anies mencabut seluruh izin proyek reklamasi Teluk Jakarta. Semua pembangunan 17 pulau buatan di utara Jakarta pun dihentikan. (Baca: Anies Cabut Izin Reklamasi Teluk Jakarta, Sebagian Pengembang Pasrah).

Pencabutan ini didasarkan pada rekomendasi Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Badan yang dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 itu telah memverifikasi dokumen perizinan hingga kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta.

Proses penghentian pembangunan reklamasi akan dilakukan dengan mengirim surat pencabutan persetujuan prinsip kepada pihak pengembang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun hendak membatalkan surat perjanjian kerja sama pembangunan reklamasi.

Beberapa pengembang dari badan usaha daerah, seperti Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya Ancol, menyatakan akan mengikuti keputusan Anies. Sementara itu, belum banyak suara dari pengembang swasta, PT Kapuk Naga Indah (KNI) belum mau menanggapi pencabutan izin ini. Kuasa hukum KNI Kresna Wasedanto mengatakan masih membahasnya secara internal.