Kementan Langsung Turunkan Tim Kendalikan Rabies di NTT
Berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan rabies dengan strategi utama vaksinasi massal, kontrol populasi, dan sosialisasi telah dilakukan sejak rabies masuk ke Bali.
Pengendalian rabies secara intensif di Bali berlangsung sejak 2010, dan telah berhasil menurunkan kasus rabies pada manusia dan hewan, khususnya antara 2011 hingga 2013. Sdangkan pada 2016 dan 2017, kasus rabies pada hewan berhasil diturunkan kembali sebanyak 83persen (dari 529 kasus pada 2015 menjadi 92 kasus pada 2017).
Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Direktur Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian menyampaikan, berdasarkan data, hampir 90 persen kasus rabies 2018 terjadi di desa-desa yang belum divaksinasi pada saat kasus terjadi, dan di desa cakupannya masih kurang dari 70persen. “Ditjen PKH bersama Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan langsung bertindak cepat untuk melakukan vaksinasi di desa-desa tersebut, sehingga mencapai standar cakupan vaksinasi di atas 70 persen,” ungkapnya.
Fadjar meminta masyarakat yang mengetahui adanya korban gigitan Hewan Penular Rabies (HPR), segera melapor ke Puskesmas atau Rabies Center untuk secepatnya diperiksa dan diberikan Vaksin Anti Rabies (VAR). “Saya yakin apabila semua aparat di daerah melaksanakan secara konsisten strategi teknis pengendalian rabies, dan protokol penanganan kasus gigitan HPR dilaksanakan, maka kasus rabies dapat ditekan dan risiko terjadinya rabies pada manusia dapat kita minimalisir,” paparnya.
Pemerintah saat ini telah mulai menerapkan prinsip "One Health" untuk meningkatkan upaya pengendalian dan pemberantasan rabies pada hewan rentan (terutama anjing, kucing dan kera), serta menekan jumlah korban gigitan pada manusia. Penerapan prinsip One Health melibatkan stake holder terkait bekerjasama melalui lintas kementerian baik Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutahan (KLHK). Sejauh ini, sembilan provinsi dan beberapa pulau di Indonesia telah terbebas dari rabies. Yaitu provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTB, Papua, Papua Barat, Pulau Weh, Pulau Pisang, Pulau Mentawai, Pulau Enggano, dan Pulau Meranti.
