Koalisi Desak Bawaslu Anulir Putusan Enam Bakal Caleg Eks Koruptor
Sementara itu, Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina menilai putusan enam Panwaslu daerah tadi mengakibatkan ketidakpastian hukum. Panwaslu di daerah lainnya bisa kebingungan apakah mereka harus merujuk kepada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan eks napi koruptor atau tidak. Jika Bawaslu tak mengoreksi putusan enam Panwaslu tersebut, Almas khawatir Panwaslu lainnya akan meloloskan bakal caleg berlatar eks koruptor.
Sebelumnya, Panwaslu daerah meloloskan enam mantan narapidana koruptor sebagai bakal caleg. Mantan napi korupsi yang lolos sebagai bakal caleg di Rembang yakni M Nur Hasan. Bakal caleg dari Hanura ini sempat tersangkut kasus korupsi proyek pembangunan mushola senilai Rp 40 juta pada 2013.
Di Pare-pare, bakal caleg mantan napi koruptor berasal dari Perindo, yakni Ramadan Umasangaji. Ramadan pernah tersangkut kasus korupsi pemberian tunjangan sewa rumah kepada Anggota DPRD Kota Parepare periode 2004-2009. (Baca juga: Golkar Tetap Usung Caleg Berlatar Eks Napi Korupsi).
Mantan narapidana koruptor yang lolos sebagai bakal caleg dari Tana Toraja yakni Joni Kornelius Tondok. Bakal caleg dari PKPI ini sempat tersangkut kasus korupsi dana pemberdayaan perempuan, pengadaan barang dan jasa, biaya mobilitas, kegiatan DPRD tahun 2002-2003.
Di Sulawesi Utara, bakal caleg DPD dari mantan napi koruptor yakni Syahrial Damapolii. Syahrial sebelumnya pernah tersangkut kasus korupsi Manado Beach Hotel pada 2012. Adapun eks narapidana koruptor yang lolos sebagai bakal caleg DPD dari Aceh adalah Abdullah Puteh. Puteh pernah terlibat korupsi pembelian 2 helikopter ketika menjabat sebagai Gubernur Aceh. (Baca pula: Bawaslu Putuskan Dugaan Mahar Rp 1 Triliun oleh Sandiaga Tak Terbukti)
Terakhir, Andi Muttamar Mattotorang menjadi eks narapidana koruptor yang lolos sebagai bakal caleg dari Bulukumba. Bakal caleg dari Partai Berkarya ini sempat terlibat korupsi APBD Kabupaten Bulukumba tahun 2003.
