Menhan Klaim Selesaikan Gugatan Arbitrase Satelit Perusahaan Inggris

Persoalan miskomunikasi

Wakil Ketua Komisi I DPR Bobby Rizaldi meminta agar pemerintah saat ini saling berkoordinasi menyelesaikan gugatan arbitrase Avanti. Sebab, permasalahan ini sebenarnya terjadi akibat miskomunikasi antar kementerian/lembaga untuk pembayaran sewa satelit Artemis.

Bobby mengatakan, pembayaran sewa satelit Artemis kepada Avanti lantaran Kementerian Keuangan tak bisa mencairkan dana. Sebab, belum ada kesepahaman rencana strategis (renstra) terkait penyewaan tersebut antara Markas Besar TNI dengan Kementerian Pertahanan.

(Baca juga: Pemerintah Lelang Proyek Satelit untuk Internet Kecepatan Tinggi)

Padahal, kesepahaman renstra tersebut merupakan syarat mekanisme dari pencairan dana penyewaan. "Solusinya adalah pemerintah saling berkoordinasi untuk menyelesaikannya. Harusnya tidak sulit," kata Bobby.

Bobby menilai pemerintah harus menghilangkan ego sektoral dalam menyelesaikan kasus ini. Menurutnya hal ini penting lantaran jika pemerintah tak segera menyelesaikan, maka slot orbit 123 derajat bujur timur yang saat ini ditempati Indonesia akan hilang. Padahal, slot orbit itu cukup penting mengingat dapat ditempati satelit bergerak yang jangkauannya amat luas.

Setelah Avanti memindahkan Artemis, Indonesia diberi waktu hingga November 2020 untuk mengisi slot orbit 123 derajat bujur timur. Sebelum diisi Artemis, slot itu ditempati satelit Garuda-1. Namun, satelit Indonesia itu bergeser dari orbit sejak 2015. Kemudian, pemerintah menyewa satelit Artemis milik Avanti untuk mengisi orbit tersebut.

Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo mengingatkan pemerintah wajib mengisi slot tersebut karena tepat berada di atas Indonesia. Jika tidak segera diisi, Indonesia bisa saja mengalami kerugian secara bisnis dan bahkan pencurian data oleh negara lain.