Perbandingan Anggaran Gubernur Anies dengan Ahok

Pada masa Ahok-Djarot, pemberian dana sosial hanya terbagi untuk dua pos yakni belanja bantuan sosial kepada individu (biaya personal siswa miskin) sebesar Rp 2,4 triliun dan belanja bantuan sosial kepada individu/mahasiswa perguruan tinggi negeri (penerima KJP yang lolos seleksi Perguruan Tinggi Negeri) Rp 110,2 miliar.

3. Pemangkasan subsidi daging
Salah satu sorotan terhadap RAPBD 2018 adalah pemangkasan terhadap subsidi daging sapi bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP). Anies-Sandi menghilangkan penyertaan modal daerah (PMD) kepada PT Dharmajaya selaku pengelola rumah potong hewan milik Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 38 miliar.

Di masa pemerintahan Ahok-Djarot, dana PMD kepada PT Dharmajaya ini digunakan untuk menyalurkan subsidi daging sebesar Rp 39 ribu per kilogram setiap bulan kepada pemegang KJP di masa pemerintahan Ahok-Djarot. Belakangan Sandi mengatakan akan tetap memberikan subidi daging kepada rakyat tidak mampu, namun dia tidak menjelaskan sumber anggarannya.

Secara total, anggaran subsidi RAPB 2018 ini sebesar Rp 4,2 triliun yang terdiri dari subsidi pangan Rp 885 miliar dan transportasi Rp 3,32 triliun. Jumlah ini lebih besar dibandingkan APBD DKI 2017 dengan nilai anggaran subsidi transportasi dan pangan sebesar Rp 3,5 triliun.

4. Anggaran rehabilitasi kolam air mancur
Anggaran rehabilitasi kolam air mancur muncul dalam RAPBD 2018 sebesar Rp 620,7 juta, di antaranya untuk belanja bahan atau bibit tanaman Rp 11, 38 juta, pemasangan batu andesit, pembongkaran keramik, dan lainnya. Anggaran rehabilitasi kolam air mancur pernah diajukan pada masa Ahok-Djarot sebesar Rp 579 juta. Namun anggaran tersebut tidak disetujui Kementerian Dalam Negeri karena dinilai tidak sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2017.

(Baca: Terancam Boikot, Traveloka Bantah Isu Walk Out di Kanisius)

Anies-Sandi akan membahas usulan anggaran ini lebih lanjut dengan DPRD. Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan dalam pembahasan nanti fraksinya akan mengkritisi beberapa poin anggaran yang disulkan Anies-Sandi.

"Dana itu akan lebih bermanfaat apabila dialokasikan untuk mempercepat pembangunan di DKI Jakarta sehingga hasilnya akan dirasakan oleh rakyat Jakarta," kata Gembong, dihubungi Katadata.