Draf Revisi Pergub ERP, Teknologi DSRC Diganti Gelombang Mikro
Menurut Sigit, kriteria teknologi yang diusulkan dalam revisi pergub ini sudah sesuai dengan ketentuan LKPP. Pengadaan barang dan jasa mengacu pada dua term, yakni desain yang sudah ada dan kriteria-kriterianya berdasarkan kebutuhan. “Kita bisa menentukan desainnya itu benar, selama seluruhnya itu bisa berkompetisi. Kejaksaan agung juga menyatakan hal yang sama,” ujarnya.
Dia juga membantah jika ada anggapan bahwa kriteria gelombang mikro tetap mengarahkan pada teknologi DSRC. Saat rapat koordinasi lintas lembaga pekan lalu, kata dia, tidak ada instansi yang menyimpulkan demikian. Karena kriteria seperti ini juga ada di teknologi lain. (Baca: Pecah Suara Berbagai Instansi Sikapi Revisi Pergub ERP)
Direktur Penindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Goppera Penggabean yang juga ikut dalam rapat tersebut, memastikan pihaknya akan terus memonitor revisi pergub ini sesuai dengan nilai-nilai persaingan usaha. Terkait dengan usulan draf yang disampaikan Dishub DKI dalam rapat tersebut, dia belum bisa menjawab apakah sudah sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat atau tidak.
“Secara teknis kami juga akan mempelajari, apakah persyaratan tersebut tetap mengunci kepada teknologi tertentu,” ujarnya.
Pada prinsipnya KPPU menginginkan pelaksanaan tender ERP dilaksanakan secara adil dengan memperhatikan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan persaingan usaha tidak sehat. KPPU berharap tender ini bisa memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lain yang memenuhi kualifikasi utk menawarkan sistem dan teknologi ERP yang dimilikinya, sesuai kebutuhan Pemprov DKI.
Meski begitu, usulan ini masih belum final. Sigit mengatakan hasil dari rapat koordinasi pekan lalu sepakat membentuk tim kecil yang akan membahas usulan ini lebih lanjut. Rencananya pembahasan lanjutan oleh tim ini akan mulai dilakukan pekan ini.
