Pertamina Yakin Holding BUMN Buat Nilai Tambah Perusahaan
"Seperti waktu kita menyatukan Semen Indonesia dampaknya cukup besar. Kita bisa mendapatkan peningkatan laba 11 kali lipat dalam 7 tahun, market cap 10 kali lipat," ujar Dwi.
(Baca juga: Amankan Aset Negara, DPR Tolak Payung Hukum Holding BUMN)
Dwi menyakatan bahwa saat ini hal-hal tersebut masih harus disosialisasikan pada para pemangku kepentingan, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam rapat konsultasi terakhir, Dwi mengaku, DPR masih menanyakan manfaat dan payung hukum holding ini.
Sebelumnya, Komisi BUMN (VI) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2016 yang dijadikan pemerintah sebagai payung hukum pendirian induk usaha alias holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Alasannya, bila menggunakan payung hukum tersebut maka kewenangan DPR dalam mengawasi aksi korporasi perusahaan-perusahaan pelat merah bakal tergerus.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2016 disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN akan menjadi anak usaha dari perusahaan BUMN lainnya yang terpilih sebagai holding. Padahal, sesuai Undang-Undang BUMN, anak usaha BUMN secara definisi bukanlah BUMN.
(Baca juga: Bentuk Holding BUMN, Pemerintah Akan Konsultasi ke DPR)
Bila peraturan tersebut dijadikan payung hukum maka aksi korporasi perusahaan tersebut termasuk pelepasan aset tidak lagi membutuhkan persetujuan DPR. "Secara umum teman-teman di Komisi VI keberatan dengan PP 72/2016 ini. Kami, secara sikap politik belum menyetujui adanya peraturan tersebut," ujar Hekal saat ditemui di ruang rapat Komisi VI, Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/1) lalu.
