Reformasi Hukum, Jokowi Komitmen Berantas Pungli
"Saya minta dilakukan pembenahan besar-besaran pada sentra-sentra pelayanan seperti imigrasi, Lapas, pelayanan SIM, STNK, BPKB, SKCK, termasuk juga yang berkaitan dengan perkara tilang. Pastikan tidak ada lagi praktik-praktik pungli (pungutan liar). Saya akan terus mengawasi langsung perubahan di lapangan," tegasnya.
(Baca: Jokowi Murka Pegawai Kementerian Perhubungan Lakukan Pungli)
Dalam rapat tersebut Jokowi memutuskan untuk mengadakan Operasi Pemberantasan Pungli dan Penyelundupan (OPP). Ini menjadi salah satu langkah reformasi hukum di Tanah Air. “Jadi nanti dikoordinasikan oleh Menko Polhukam sesuai dengan arahan Presiden untuk segera dimatangkan,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung usai rapat tersebut.
Setidaknya ada tujuh kelompok yang perlu dibenahi dalam reformasi hukum ini, yakni dalam bidang pelayanan publik, penyelesaian kasus, dan pembenahan manajemen perkara. Kemudian pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) penegak hukum, dan pembangunan budaya hukum.
Ketiga, Jokowi juga menginginkan agar terbentuk kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat. Oleh karenanya, aspek pembudayaan hukum harus menjadi prioritas tersendiri dalam reformasi hukum. Penguatan budaya hukum juga harus jadi prioritas di tengah maraknya sikap-sikap intoleransi, premanisme, tindak kekerasan, serta aksi main hakim sendiri.
Sekadar informasi, pada 22 September lalu, Jokowi mengundang sejumlah pakar dan praktisi hukum ke Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, dia mendengarkan langsung masukan-masukan para ahli demi penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik.
