Kontrak Blok East Natuna Terganjal Skema Bagi Hasil
Mengenai kandungan CO2 yang mencapai 72 persen, ExxonMobil, kata Luhut, sudah menyampaikan ada teknologi untuk mengatasinya. Hanya saja, saat ini masih membahas besaran biaya yang dikeluarkan untuk teknologi itu.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan teknologi pemisahan CO2 dengan gas sebenarnya sudah umum. Kendalanya hanya volume dari gas tersebut sangat besar. “Sekarang tinggal jumlahnya yang besar itu membutuhkan biaya,” ujar dia.
Untuk itu, menurut Dwi, Blok East Natuna itu tidak akan ekonomis jika pembagian bagi hasilnya adalah 85 persen untuk pemerintah dan sisanya untuk kontraktor. Salah satu opsi agar bisa jalan adalah bagian kontraktor lebih besar yakni 60 persen.
Bisa juga skema bagi hasil menggunakan sliding scale atau berfluktuatif berdasarkan harga minyak dunia atau produksi. Selain itu, dalam kontrak juga akan ada beberapa insentif. “Masih dalam pembicaraan. “Tentu saja berapa yang akan diusulkan itu tergantung konsorsium,” kata dia.
Mengenai pemegang konsorsium yang akan melanjutkan proses penandatangan kontrak adalah Pertamina, ExxonMobil, dan PTT EP. Tapi Dwi tidak menutup kemungkinan Petronas untuk bergabung. “Bisa saja dalam perjalanannya masuk tetapi dia nanti mengambil dari porsinya yang mana kan,” katanya. (Baca: Menteri Luhut Ajak Petronas Ikut Garap Blok Migas di Natuna)
Untuk tahap awal, blok ini akan memproduksi minyak terlebih dulu sebelum memproduksi gas. “Sekarang pembicaraannya masih di minyak saja karena gasnya masih harus dikaji,” kata dia.
