Pemda Kaltim Resmi Dapat 10 Persen Saham Blok Mahakam
Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek pun berharap hal yang sama. Ketika ditemui Katadata di Gedung Dhanapala, Jakarta, Jumat (2/10), dia berharap Pertamina atau pemerintah pusat mau menalangi pendanaan di Blok Mahakam. Saat ini Awang masih menunggu pembicaraan dengan Pertamina terkait hal ini. Dia juga meminta agar pemerintah bisa memfasilitasi pertemuannya dengan Pertamina.
Pertamina diminta menalangi terlebih dulu, karena pemerintah daerah tidak bisa menggunakan anggaran negara. Sementara anggaran daerah sangat terbatas. Pemerintah juga melarang daerah menggandeng pihak swasta untuk membantu pendanaan. Jika Pertamina mau menalangi pendanan tersebut, Pemprov Kaltim akan mencicil pembayarannya dari bagi hasil migas yang diproduksi Blok Mahakam.
(Baca: Dibayari Pertamina, Kaltim Batal Gandeng Swasta di Blok Mahakam)
Padahal sebelumnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kaltim PT Migas Mandiri Pratama, menyatakan sudah menyiapkan dana untuk mengambil saham Blok Mahakam. Direktur Utama Migas Mandiri Pratama Hazairin Adha mengatakan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Blok Mahakam pada 1 Januari 2018, pihaknya sudah mempersiapkan dana sekitar Rp 2 triliun - Rp 3 triliun.
Dia juga mengatakan bahwa pendanaan ini bukan berasal dari APBN ataupun PT Pertamina (Persero). Pendanaan tersebut berasal dari pinjaman bank baik dalam negeri ataupun luar negeri.
(Baca: Blok Mahakam Akan Pasok 660 Ton Gas untuk Industri di Kaltim)
