Jokowi Siapkan Bansos Tahap Kedua bagi Warga Miskin Terdampak Corona
Bantuan Sosial dari Pemerintah
Secara keseluruhan, kementerian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengirimkan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) secepat mungkin. BST merupakan bantuan dari pemerintah.
Saat ini, baru 7,8 juta dari target 9 juta Kepala Keluarga (KK) yang tercatat sebagai penerima BST. “Kami sudah minta untuk dikirim kekurangannya yang 1,2 juta KK,” ujar Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam siaran pers, kemarin.
(Baca: Jokowi Janjikan Seluruh Bansos Diterima Warga Pekan Ini)
Kelengkapan data dibutuhkan untuk mengejar tenggat distribusi bansos tunai sebelum Hari Raya Idul Fitri, sesuai dengan perintah Presiden Jokowi. "Perintah Presiden agar penyaluran bansos tunai dan sembako selesai sebelum Idul Fitri," katanya.
Di satu sisi, pemda yang lebih memahami kondisi warganya yang terdampak pandemi virus corona. Karena itu, Kemensos memberikan keleluasaan bagi daerah untuk memenuhi kebutuhan data.
Juliari juga sudah menggelar pertemuan dengan pimpinan daerah, baik gubernur, wali kota, dan bupati melalui video konferensi maraton selama dua hari. Dari hasil komunikasi ni, pemda dipersilakan menyalurkan bansos kepada penerima di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial.
(Baca: Pemerintah Targetkan Penyaluran Bansos Covid-19 Sebelum Lebaran)
"Prosedurnya tidak sulit. Tidak benar kalau dikatakan prosesnya njllimet (rumit). Kami tidak 'mengunci' daftar penerima bansos hanya dari DTKS kami. Karena kami memahami yang menjadi kebutuhan daerah," kata Mensos.
Saat ini, penyaluran bansos tunai Rp600 ribu sudah menjangkau 1,8 juta KK melalui Kantor Pos dan bank-bank milik negara, dengan mekanisme transfer kepada 785 ribu KK. Maka, total distribusi BST ditargetkan 2,6 juta KK pada hari ini.
(Baca: APBD-nya Terbesar, Mengapa DKI Jakarta Tak Ada Dana Lagi untuk Bansos?)
