Hingga Pertengahan Juni, 65.711 Desa Sudah Menerima BLT Dana Desa
Faktor penyebab minimnya penyaluran dana desa menurutnya karena kendala informasi hingga lokasi yang sangat jauh.
Untuk mempercepat distribusi dana desa ke wilayah terpencil, Halim berencana menyatukan dana desa tersebut agar efisien dalam proses distribusi. Pasalnya, biaya transportasi menuju daerah tersebut lebih mahal dibandingkan jumlah dana desa yang disalurkan.
(Baca: 47 Ribu Desa Telah Salurkan Bantuan Langsung Tunai Rp 2,9 Triliun)
Guna meringankan dampak pandemi Covid-19 ke masyarakat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya meningkatkan besaran bantuan langsung tunai (BLT) Desa dari Rp 1,8 juta per keluarga menjadi Rp 2,7 juta. Peningkatan ini diharapkan bisa membantu penduduk miskin menghadapi pandemi virus corona.
Kenaikan besaran ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang ditandatangani Sri Mulyani di Jakarta, 19 Mei 2020.
"Dengan kenaikan ini, total anggaran BLT Desa meningkat dari Rp 21,19 triliun menjadi Rp 31,79 triliun" kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto dalam siaran pers, Minggu (24/5).
Selain peningkatan nominal, jangka waktu pemberian BLT Desa juga ditambah dari 3 bulan menjadi 6 bulan. Rinciannya, tiga bulan pertama bantuan diberikan sebesar Rp 600 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan. Kemudian untuk tiga bulan berikutnya sebesar Rp 300 ribu per KPM per bulan.
