Demi Ibu Kota Baru, Pemerintah Siapkan Food Estate di Kalteng
Persiapan Anggaran
Dari sisi anggaran, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan bahwa anggaran pemindahan ibu kota baru masih sangat kecil, yaitu sebesar 5,12% dari keseluruhan anggaran perencanaan pembangunan nasional yang sebesar Rp 760,41 miliar.
Sehingga, total anggaran pemindahan ibu kota pada tahun 2021 mendatang sebesar Rp 38,91 miliar. "Tidak ada prioritas buat IKN (Ibu Kota Negara), untuk 2021 itu anggaran rutin, hanya 5,12% dari anggaran perencanaan dan pembangunan nasional, kecil sekali," kata Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.
Saat ini, anggaran pemerintah masih difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19. "Mengenai ibu kota negara baru, kita nanti akan lihat di dalam Nota Keuangan 2021 saja lah ya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual APBN KiTa, Selasa (16/6) lalu.
Nota Keuangan 2021 akan dibacakan oleh Presiden Jokowi dalam sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2020 mendatang.
(Baca: Pengamat Minta Pemerintah Pikirkan Ketahanan Pangan di Ibu Kota Baru)
Pemindahan PNS
Lalu, bagaimana dengan rencana memboyong Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke ibu kota baru di kawasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur? Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memastikan rencana itu masih berjalan dan diproyeksi rampung pada tahun 2024.
Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, meski saat ini Indonesia tengah dihadapi pandemi Covid, persiapan pemindahan PNS tetap dilaksanakan. "Kami sudah mempersiapkan sebuah roadmap," katanya dalam sebuah diskusi virtual, Senin (22/6) lalu.
