Ombudsman: Banyak Keluhan soal Kinerja Komisaris BUMN Rangkap Jabatan
Lebih lanjut, Alamsyah menilai masalah rangkap jabatan juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, dia menyebut rangkap jabatan komisaris di BUMN menimbulkan pelanggaran etik dan benturan regulasi.
Rangkap jabatan di BUMN bertentangan dengan Undang-undang Pelayanan Publik, UU Polri, UU TNI, hingga UU BUMN itu sendiri. “Di sini ada potensi benturan regulasi,” kata Alamsyah.
Ombudsman sebelumnya mengungkapkan terdapat 397 komisaris BUMN yang rangkap jabatan pada 2019. Mereka yang rangkap jabatan berasal dari Aparatur Sipil Negara aktif di beberapa kementerian dan non kementerian, anggota TNI yang mayoritas masih aktif, sampai anggota partai politik.
(Baca: Rangkap Jabatan dan Gaji Komisaris BUMN yang Menabrak Sejumlah Aturan)
Namun, komisaris yang merangkap paling banyak berasal dari ASN kementerian yakni 254 orang. Alamsyah menyatakan kementerian yang paling banyak menyumbang komisaris rangkap jabatan adalah Kementerian BUMN sejumlah 55 orang ASN.
Di urutan kedua berasal dari Kementerian Keuangan sebanyak 42 orang ASN. Sementara komisaris BUMN yang berasal dari kalangan TNI sebanyak 27 orang, Polri 13 orang, dan Kejaksaan 12 orang.
Selain itu, terdapat komisiaris BUMN dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 4 orang. “Tapi BPK sudah sampaikan ke publik empat orang ini sudah tidak aktif dan pensiun,” kata dia.
