Ragam Masalah Penyaluran Bansos Covid-19 yang Jadi Sorotan Jokowi
“Sebata situ, proses masih berlanjut,” kata Awi.
Dari seluruh kasus tesebut, menurut Awi, terdapat kasus-kasus pemotongan dalam jumlah kecil yang tak akan ditindaklanjuti. Misalnya pemotongan sejumlah Rp 50 ribu-Rp 100 ribu yang menurutnya telah diselesaikan di luar mekanisme hukum. “Karena kami berharap bansos ini tepat sasaran,” ujarnya.
Awi menyatakan pemotongan bansos dilakukan oleh perangkat desa. Namun, menurutnya, dari hasil penyelidikan diketahui hal ini dilakukan dengan maksud keadilan bagi yang tidak menerima bansos dan telah disetujui oleh penerima terdaftar.
Selain itu, pemotongan pun dilakukan untuk uang lelah para oknum Ketua RT dan perangkat desa lainnya. Sementara tindakan lain adalah pengurangan timbangan paket sembako. “Sampai saat ini petugas masih menyelidiki dengan pengumpulan fakta,” kata Awi.
(Baca: Bolong Bansos Pemerintah di Kelas Menengah Bawah)
Menjadi Sorotan Jokowi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pidatonya di rapat paripurna kabinet pada 18 Juni lalu sempat menyoroti penyaluran bansos covid-19. Menurutnya penyaluran bansos “ini harusnya 100% sudah disalurkan” tapi yang terjadi masih lumayan. Ia pun meminta menteri-menteri di kabinetnya bekerja luar biasa dalam menangani krisis covid-19.
Sebelumnya, pada 15 Juni, Jokowi meminta para penegak hukum untuk tidak membiarkan para pejabat yang mengelola anggaran salah dalam bertindak, khususnya terkait penganan covid-19. Namun, ia ingin penegak hukum mengedepankan pencegahan ketimbang penindakan.
“Kalau ada potensi masalah segera ingatkan. Jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok,” kata Jokowi melalui video daring.
(Baca: Jokowi Ancam Reshuffle Kabinet, Kinerja Beberapa Sektor Disorot)
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan ketidaktepatan pendataan lantaran pemerintah daerah tak disiplin memperbaharui data kemiskinan di wilayahnya. Akibatnya intervensi pemerintah pusat untuk penyaluran dana bansos tidak akurat.
“Kemiskinan itu antara lain dengan cara menggunakan garis kemiskinan nasional tetapi setiap daerah juga memiliki garis kemiskinan yang berbeda,” kata Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu (1/7).
Dalam kesempatan sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar menyatakan 70.546 desa telah menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT Dana Desa. Jumlah ini setara dengan 94% dari total desa di negeri ini, yakni 74.835.
“Adapaun untuk penerima manfaat BLT Dana Desa sebanyak 7.502.589 KPM,” kata Halim.
