Kontroversi BIN di Bawah Jokowi, Mahfud Sebut Soal Kebutuhan Presiden
"Saya sebagai Menko Polhukam selalu mendapat info dari Kepala BIN dan sering meminta mereka memberi paparan di rapat-rapat kemenko," kata Mahfud dalam akun Twitter miliknya, @mohmahfudmd.
BIN Lebih Leluasa
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan menyebut kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) akan lebih leluasa dengan berada di bawah perintah langsung Presiden.
"Perpres No.73/2020 membuat BIN lebih mudah dan leluasa dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan operasional bidang intelijen, dengan atau tanpa ada keharusan berkoordinasi dengan kelembagaan lain," ujar Syarif dikutip dari Antara, Minggu.
Menurut dia, tugas intelejen yang diemban BIN banyak berhubungan dengan tugas rahasia negara, sehingga sudah sangat tepat apabila hal tersebut hanya diketahui langsung oleh Presiden, guna menutup kemungkinan kebocoran informasi.
"BIN secara filosofis dan fungsi memang bertindak sebagai lembaga klien tunggal. Maka, BIN memang sudah seharusnya hanya melapor kepada Kepala Negara atau Presiden RI," ujarnya.
Terlebih lagi, berdasarkan Perpres Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara memang disebutkan BIN adalah lembaga Pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Syarif menyebut sejumlah negara juga menerapkan kebijakan yang sama untuk badan intelijen negaranya, contohnya Central of Intelegence Agency (CIA) yang bertanggung jawab kepada Presiden AS. Lalu, Joint Intellegence Committee (JIC) di bawah Perdana Menteri Inggris, dan Intelijen SVR di bawah Presiden Rusia.
Lebih lanjut, dia juga menjelaskan, meskipun tidak lagi di bawah koordinasi Kemenko Polhukam, BIN tetap bisa berkoordinasi dengan lembaga lain. Namun, hal itu tidak lagi menjadi keharusan.
"Kalau pun berkoordinasi, itu hanya didasarkan pada perintah dan arahan Presiden RI," ujarnya.
