Jokowi Minta Media Digital Tak Hanya Mengejar 'Klik' dan 'Like'
Dia juga menyebut bahwa DPR sangat responsif dalam mendukung penanganan pandemi virus corona. Ini tecermin dari langkah DPR yang langsung membahas, menyetujui, dan mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-undang (UU).
"Agenda-agenda legislasi yang lain juga tetap berjalan efektif, antara lain Pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta RUU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19," kata dia.
Respons cepat juga dilakukan DPD terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi pemerintah daerah. DPD menyiapkan sembilan RUU terkait pemberdayaan ekonomi rakyat melalui BUMDes, peningkatan daya saing daerah, serta dukungan penerapan protokol kesehatan.
Jokowi juga menilai BPK secara cepat dan cermat memeriksa dan menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan keuangan 2019. BPK telah memberikan 36.060 rekomendasi kepada pemerintah dan memerintahkan penyetoran ke kas negara senilai Rp 1,39 triliun.
Selain itu, Mahkamah Agung (MA) dinilai telah menjamin kecepatan pelayanan persidangan di era pandemi corona. Ini dilakukan dengan penyediaan layanan persidangan virtual melalui aplikasi e-court dan e-litigasi.
"Guna memperluas akses bagi para pencari keadilan, MA terus menambah layanan pos bantuan hukum dan memodernisasi manajemen perkara, melalui layanan pengadilan elektronik. Ini membuat MA berhasil memangkas tunggakan sisa perkara secara
signifikan," kata dia.
Jokowi juga menilai Mahkamah Konstitusi terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pemanfaatan layanan elektronik. MK berhasil mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara pengujian UU dari 101 hari kerja pada 2017 menjadi 59 hari kerja per perkara.
Sepanjang 2019 hingga awal 2020, MK telah menyelesaikan 122 perkara pengujian UU. "MK aktif menginisiasi dan mengoordinasikan berbagai kegiatan di tingkat regional maupun global agar sistem hukum kita dijadikan rujukan bagi negara-negara demokrasi di berbagai penjuru dunia," katanya.
