Kominfo: Program Satu Data Bisa Menghemat Belanja Pemerintah
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menjelaskan program SDI sebagai salah satu upaya untuk segera memulihkan kembali perekonomian yang terpukul pandemi virus corona atau Covid-19.
Data-data tersebut nantinya akan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan penentuan kebijakan. Upaya ini pun diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia dalam perbaikan tata kelola data.
"Peran Satu Data Indonesia sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fokus pembangunan tahun 2021," kata Suharso dalam sebuah forum diskusi daring, Senin (3/8).
Menurutnya program tersebut akan mensinkronisasi data dari beberapa instansi seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Kemudian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Kementerian dan lembaga ini nantinya sebagai pusat masing-masing wali data dan produsen data.
"Mengingat stakeholder Satu Data Indonesia yang terlibat sangat luas maka diperlukan penyamaan pemahaman mengenai maksud, tujuan, proses dan pembagian tugas yang jelas," ujarnya.
Lebih lanjut, tahun depan pemerintah bakal fokus melakukan pemulihan ekonomi melalui sektor industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, perlindungan sosial dan ketahanan bencana.
