Jokowi Fokuskan APBN 2021 untuk Vaksin Corona, UMKM, Pemulihan Ekonomi
Dalam APBN 2021 , pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun, tumbuh 0,4% dibandingkan alokasi belanja pada 2020. Anggaran belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 1.032 triliun dan TKDD Rp 795,5 triliun.
Alokasi belanja itu akan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Beberapa di antaranya ialah anggaran kesehatan Rp 169,7 triliun, pendidikan Rp 550 triliun, infrastruktur Rp 417,4 triliun, perlindungan sosial Rp 408,8 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun , pembangunan teknologi dan informasi Rp 26 triliun.
Jokowi pun memerintahkan jajarannya untuk segera membelanjakan anggaran tersebut pada awal 2021 guna mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan I mendatang. Bahkan, ia meminta kementerian dengan anggaran besar untuk melakukan lelang sejak Desember mendatang.
Ia juga meminta seluruh menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk melakukan reformasi anggaran agar dapat menggerakan perekonomian daerah dan nasional. APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu dimanfaatkan dengan cermat, efektif, dan tepat sasaran. "Seluruh rupiah di APBN dan APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat," ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, program prioritas pada tahun depan meliputi pembangunan kawasan industri, pembangunan lumbung pangan atau food estate, dukungan pariwisata, infrastruktur, dan padat karya. "APBN 2021 juga mendukung peningkatan infrastruktur dan peran teknologi, informasi dan komunikasi serta transformasi digital," katanya.
Sri mengatakan mulai tahun depan, reformasi anggaran kementerian/lembaga dilakukan dengan anggaran berbasis hasil. Perbaikan tersebut mencakup peningkatan integrasi, konvergensi, dan kegiatan pembangunan antar K/L. Kemudian, pengurangan duplikasi kegiatan serta penajaman rumusan program.
Dari sisi penerimaan, pemerintah akan melakukan reformasi pada bidang perpajakan. Adapun, defisit APBN 2021 ditetapkan sebesar 5,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp 1.000,64 triliun. "Ini menggambarkan arah konsolidasi fiskal terukur dan bertahap, walau tetap ekspansif," ujarnya.
