Sinergi Kelola Hutan untuk Masa Depan Berkelanjutan
Adapun dampak Perhutanan Sosial terhadap lingkungan, temuan dari survei KIC itu menyebut angka tutupan hutan pada saat ini meningkat dibandingkan dengan sebelum penetapan kawasan. Angka luasan hutan kritis berkurang sedang hutan primer bertambah, serta vegetasi menjadi multikultur.
Itulah yang dilakukan oleh Hkm Seberang Bersatu, di Kepulauan Bangka Belitung yang usai mendapatkan legalitas perhutanan sosial lantas dapat memperbaiki lingkungan. Menurut Ketua Hutan Kemasyarakatan (HKm) Seberang Bersatu, Marwandi, persoalan tersebut yang menggugah kesadaran masyarakat. “Lingkungan kami sudah rusak. Pendapatan lama-lama juga berkurang. Ini harus segera kami perbaiki,” katanya.
Poin utamanya, tutupan lahan meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding sebelumnya. Dengan demikian, wilayah menghijau, vegetasi lahan bertambah, kualitas tanah membaik, udara pun jadi sejuk. Ini sejalan dengan pemetaan kawasan berdasarkan perhitungan karbon. Dari 160 hektare (ha) area HKm, 145 ha dijadikan kawasan mangrove dan 15 ha lainnya dijadikan perkebunan buah. Ikhtiar mengembalikan fungsi kawasan bukan hanya berdampak terhadap meningkatnya tutupan lahan dan pulihnya kualitas lingkungan. Kelompok HKm memanfaatkan lingkungan sebagai bagian dari aktivitas yang menghasilkan secara ekonomi.
Penyelesaian Konflik dan Keterlibatan Perempuan
Selain memberi dampak ekonomi dan lingkungan, perhutanan sosial juga sebagai solusi tenurial di kawasan hutan. Menurut survei, jumlah konflik menurun secara jumlah dan frekuensi (intensitas). Sebanyak 79,5 persen responden mengatakan konflik selesai lewat mediasi.
Salah satunya yang dialami oleh KPH Gedong Wangi dan masyarakat yang tinggal di Register 40 Desa Jatibaru di Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR0, masyarakat merasa aman karena tidak lagi merasa was-was suatu saat akan diusir dari tempat tinggalnya.
Tentunya jalan masih panjang bagi program ini. Di samping masih ada 8 juta hektare lagi yang harus direlisasi, masih banyak yang harus diperbaiki agar tujuan mulia perhutanan sosial, yakni pengentasan kemiskinan dapat terwujud.
Selain butuh kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah, peran pendamping dibutuhkan oleh setiap KUPS. Menurut responden, pendamping sangat membantu dalam pengelolaan hutan sosial (lebih dari 60 persen). Tak hanya itu, keterlibatan perempuan harus diseriusi lagi karena perempuan salah satu faktor penting agar program ini dapat berjalan lancar.
Buktinya, perempuan adat Kasepuhan Cirompang, Lebak, Banten. Menurut survei KIC, rasio keanggotaan perempuan pengurus Hutan Adat Kasepuhan mencapai 42 persen. Padahal, umur hutan adat ini belum dua tahun tapi mampu menghasilkan pundi-pundi Rupiah berkat kepiawaian memanfaatkan lahan dan mengolah hasil bumi.
Anggota tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial, Swary Utami Dewi, mengungkapkan dalam webinar Katadata (4/11), peran perempuan dalam Perhutanan Sosial sangatlah penting. Di beberapa wilayah, perempuan bahkan memiliki Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sendiri. Sebut saja KUPS kuliner di Bangka Tengah dan KUPS jawet/rotan dari Belitung Timur.
Sayangnya, masih berdasarkan surveI KIC, dari 103 kelompok, baru 1 persen yang memiliki keseimbangan jumlah pengurus dan anggota laki-laki dan perempuan. Dan hanya 4,9 persen yang memiliki jumlah pengurus dan anggota perempuan lebih banyak. Selebihnya, 94,2 persen masih didominasi laki-laki.
Kembali ke SHK Lestari, Tahura Wan Abdul Rahman, Agus mengatakan, kelompoknya kini terus akan memberi peran lebih besar kepada perempuan. Mengingat peran perempuan dalam pengelolaan hutan ternyata penting.
“Kalau tidak ada ibu-ibu, kami tak bisa panen kemiri. Istri-istri petani akan turun ke kebun, memungut biji-biji kemiri yang sudah matang. Sementara kami, laki-lakinya memanen pala. Kalau kemiri tidak diambil bisa busuk nanti,” kata Agus.
Ke depan SHK Lestari tak hanya melibatkan perempuan dalam proses produksi, tapi akan menambah porsi perempuan dalam organisasi.
