Cegah Korupsi, Bansos Sembako di Jabodetabek Diganti Uang Tunai
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, kementeriannya akan memperbaharui mekanisme pemberian kartu sembako guna mencegah terjadinya penyelewengan. Nantinya, KPM dapat memberikan laporan kepada Kemensos terkait bantuan yang diterima.
"Penerima bantuan ada mekanisme pelaporan lebih detail sehingga kami harap tidak ada pemotongan atau penyelewengan bantuan," ujar dia.
Sebagai informasi, program perlindungan sosial akan kembali berlanjut pada 2021.Salah satunya ialah program kartu sembako sebesar Rp 45,1 triliun. Program ini merupakan bansos pangan yang diberikan untuk 18,8 juta penerima manfaat sebesar Rp 200 ribu per bulan per penerima.
Kemudian, ada Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 28,7 triliun. PKH akan dsiapkan untuk 10 juta penerima manfaat.
Selanjutnya, anggaran BST dialokasikan sebesar Rp 12 triliun untuk 10 juta penerima manfaat. Setiap penerima akan mendapatkan BST Rp 300 ribu per bulan selama empat bulan.
Kemudian, program kartu prakerja dianggarkan Rp 10 triliun. Selanjutnya, Bantuan Langsung Tunai dari dana desa sebesar Rp 14,4 triliun dan diskon listrik selama enam bulan sebesar Rp 3,78 triliun.
