Jokowi Minta Proyek Infrastruktur Dipercepat Tahun Ini
Sebagaimana diketahui, BP2JK bertugas melelang paket pekerjaan konstruksi di 34 provinsi. Basuki pun meminta Kepala Balai, Direktorat Kepatuhan Internal di masing-masing Unit Kerja, dan Inspektorat Jenderal untuk mengawasi tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa.
"Sekali lagi agar kerja lebih cepat dan lebih tertib, jangan bersengkokol dengan penyedia jasa dan jangan main-main dengan uang negara,” kata Basuki dalam Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini TA. 2021.
Guna efisiensi proses lelang, ia meminta agar tidak ada paket pekerjaan yang dilelang ulang hingga lebih dari dua kali, terutama untuk paket pekerjaan seperti perawatan jalan yang membutuhkan penanganan cepat. Sebab, biaya akan semakin besar bila penanganannya lama.
“Terutama pada musim hujan, yang rentan ada kerusakan jalan. Semakin lama penanganannya, maka biayanya juga akan bertambah,” kata dia.
Lelang Dini Kegiatan Infrastruktur 2021
Sebelumnya, Kementerian PUPR telah melelang dini guna memenuhi permintaan Jokowi. Pelelangan dini kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan sejak Oktober 2020.
Basuki mengatakan lelang dini dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal. Terlebih, belanja pembangunan infrastruktur dapat menjadi tumpuan dalam perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional yang tengah mengalami kontraksi akibat rendahnya ekspor dan investasi.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widianto mengatakan proses tender/seleksi dini sejak Oktober sebanyak 3.175 paket dengan nilai Rp 38,6 triliun. Untuk jadwal penyelesaian tender selanjutnya, lanjut dia, sebanyak 848 paket dengan nilai Rp 7,5 triliun akan diselesaikan pada akhir Januari 2021. Dengan demikian, total penyelesaian tender pada Januari 2021 sebanyak 2039 paket senilai 22,1 triliun.
Sebagaimana diketahui, pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2021 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 149,81 triliun. Anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 58,55 triliun, konektivitas sebesar Rp 53,96 triliun, permukiman sebesar Rp. 26,56 triliun, dan perumahan sebesar Rp 8,09 triliun.
Kemudian pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp 563,79 miliar, pembinaan konstruksi sebesar Rp 757,68 miliar, pembiayaan infrastruktur sebesar Rp 273,68 miliar, dukungan manajemen sebesar Rp 748,20 miliar, pengawasan sebesar Rp 101,74 miliar, dan untuk perencanaan infrastruktur sebesar Rp 206,18 miliar.
