Siasat Mengais Data Pemilu untuk Vaksinasi Covid-19
Menurutnya, data KPU berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, data tersebut diverifikasi oleh KPU dari pintu ke pintu serta melalui proses verifikasi pencocokan dan penelitian (coklit). "Sehingga datanya valid," ujar dia.
Seperti diketahui, hak pilih dalam pemilu berlaku bagi warga yang berusia minimal 17 tahun. Artinya mereka yang memiliki hak pilih pada Pilkada telah cukup umur untuk mendapat vaksin tahun ini.
Meski begitu, pelaksanaan Pilkada 2020 hanya dilakukan di 270 daerah. Ini artinya, tidak semua daerah menggelar Pilkada pada tahun lalu. Oleh karena itu, Tito mengusulkan data untuk daerah yang tidak menggelar Pilkada dapat menggunakan data Pemilu 2019.
"Bisa di-cross checking data Dukcapil dari provinsi, kabupaten/kota data Pemilu 2019," kata Tito.
Tito juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan pendataan dan inventarisasi data penerima vaksin yang akan mendapatkan skala prioritas. Hal ini sehubungan dengan jumlah dosis vaksin yang masih terbatas dan belum bisa memenuhi kebutuhan seluruh populasi di daerah.
“Terutama fasilitas untuk penyuntikan penyimpanan yang tiap-tiap daerah berbeda dari daerah satu dengan yang lainnya, ada yang pulau, pantai, di hulu, di pedalaman," tuturnya.
Dibahas DPR
Permasalahan data juga telah dibahas dalam rapat kerja antara Kemenkes dan Komisi IX DPR pada 13 Januari lalu. Anggota DPR Komisi IX Netty Prasetiyani mempertanyakan kebenaran data vaksinasi.
"Jadi targetnya kan membentuk herd immunity (kekebalan komunitas). Gimana herd immunity terbentuk kalau data saja tidak yakin?" ujar dia.
Selain itu, pada 29 Desember Budi menyebutkan jumlah tenaga kesehatan yang menerima vaksin berjumlah 1,3 juta orang. Namun, jumlah tenaga kesehatan yang menerima vaksin itu berubah menjadi 1,48 juta orang.
"Data ini penting. Awalnya jumlah tenaga kesehatan yang menerima 1,3 juta orang, tapi Pak Menteri sampaikan 1,4 juta orang. Ini datanya dari mana?" kata Anggota Komisi IX Putih Sari dalam rapat yang sama.
Terpisah, Juru Bicara Vaksin Covid-19 Siti Nadia Tarmisi mengatakan, pihaknya terus memperbaiki dan memperbaharui data penerima vaksin. "Saat ini kami kombinasi yang elekteronik dan manual," tuturnya.
Menurut situs Kementerian Kesehatan, jumlah penerima vaksin hingga 26 Januari sebanyak 245.685 orang. Ini artinya, vaksinasi virus corona baru mencapai 0,13% dari target 181.554.465 orang. Adapun, jumlah penerima vaksin yang telah melakukan registrasi ulang berjumlah 1,45 juta orang.
