KPK Duga Ada Korupsi Terkait Pengadaan Bank Tanah Pemprov Jakarta
Salah satu pihak yakni PT AP selaku penjual tanah terindikasi merugikan keuangan negara Rp 100 miliar. Ini terjadi lantaran adanya selisih harga tanah Rp 5,2 juta per meter persegi dengan total pembelian Rp 217.989.200.000. Total ada sembilan kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK dan terindikasi membuat negara rugi Rp 1 triliun.
Adapun Wakil Gubernur DKI Jakarta Achmad Riza Patria mengatakan kasus yang menimpa Yoory tak akan membuat kerja Pembangunan Sarana Jaya terganggu. Apalagi BUMD terdiri dari tim dari direktur, manajer hingga staf yang siap terus berjalan. “Ini kan kasus lama, kalau tidak salah tahun 2018,” kata Riza.
Adapun Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Sarjoko mengatakan program DP 0 Rupiah tetap dilanjutkan. Namun DKI akan berupaya menggandeng pengembang yang telah memiliki hunian yang telah jadi dan sesuai dengan kriteria program tersebut.
“Seperti di Cilangkap yang targetnya 860 unit. In ikan lokasi yang berbeda dengan yang berkembang di media,” katanya. (Reporter: Antara).
