BPJS Ketenagakerjaan Buka Opsi Investasi ke Proyek Infrastruktur LPI
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan membuka opsi untuk investasi melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang merupakan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, banyak proyek yang akan dibiayai oleh LPI.
"Kami melihat, kami bisa kontribusi kepada pemerintah di SWF dengan meningkatkan alokasi dan investasi pada instrumen investasi langsung," kata Anggoro dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (30/3).
Pihaknya pun akan melihat peluang untuk investasi pada LPI tersebut. Menurutnya, investasi utamanya akan dilakukan untuk program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun lantaran kedua program tersebut memiliki peran perlindungan untuk jangka waktu panjang.
Penanaman dana pada LPI merupakan salah satu strategi investasi BPJS Ketenagakerjaan pada tahun ini. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan akan menyeimbangkan (rebalancing) instrumen deposito, saham, dan rekasadana ke obligasi.
Langkah itu dilakukan lantaran suku bunga acuan Bank Indonesia saat ini sebesar 3,5%. Dengan demikian, suku bunga deposito perbankan akan ikut turun sehingga akan mengurangi imbal hasil (yield) portofolio BPJS Ketenagakerjaan.
"Sehingga kami akan rekomposisi, rebalancing. Tentu saja tidak semuanya agar yield yang dapat kita hasilkan bisa optimum," ujar dia.
Strategi investasi lainnya, alokasi aset Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Menurutnya, alokasi aset akan dilakukan ke instrumen yang bersifat jangka pendek, seperti deposito dan obligasi pemerintah. Hal ini sesuai dengan kewajiban JKP yang bersifat jangka pendek.
Berikut adalah Databoks imbal hasil BPJS Ketenagakerjaan:
Selajutnya, BPJS Ketenagakerjaan akan mendukung perbankan pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk mendukung likuiditas di sistem perbankan nasional dengan penempatan dana pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Himpunan Bank Negara (Himbara).
"Itu jumlahnya cukup dominan dalam rangka mendukung pemerintah," ujar dia.
Terakhir, BPJS Ketenagakerjaan bakal mendukung revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan untuk manfaat layanan tambahan. Revisi itu meliputi pengaturan suku bunga penempatan, penyaluran, dan funding untuk pemanfaatan pinjaman KPR bagi peserta.
Kemudian, perluasan penyaluran tidak hanya pada Himbara, tapi juga kepada bank-bank daerah. Selanjutnya, penambahan skema penyaluran baru, yaitu novasi atau pembaruan utang.
Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah fokus mengundang investor untuk pengembangan proyek-proyek infrastruktur, dalam dua tahun pertama pendirian LPI. Ini tercantum dalam peta jalan (roadmap) LPI jangka tiga hingga lima tahun ke depan.
"Kami fokus pada aset infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan," kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam Mandiri Investment Forum 2021, Rabu (3/2).
Menurutnya, bandara dan pelabuhan akan menjadi sektor yang sangat menarik dalam jangka menengah, karena lalu lintas penerbangan dan pelayaran domestik yang mulai kembali tinggi. Ia yakin pemulihan lalu lintas di bandara domestik akan lebih cepat dibandingkan dengan bandara hub internasional.
Tidak hanya di sektor infrastruktur, LPI juga bisa menjadi sarana investor untuk investasi saham di BUMN. Selain itu, pemerintah juga memiliki tiga perusahaan modal ventura (venture capital) yang bisa digunakan oleh investor melakukan investasi ke perusahaan startup teknologi melalui LPI.
Dalam rencana jangka panjang pendirian SWF, pemerintah ingin mengundang lebih banyak investasi ke sektor yang lebih luas lagi. Kartika mengatakan, sektor kesehatan dan konsumen, bisa menjadi pilihan investor ke depannya.
