Tuai Kritik, Larangan Media Liput Kekerasan Polisi Dicabut Kapolri
Surat ini dikritik organisasi media hingga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Ketua Dewan Kehormatan PWI Ilham Bintang menganggap aturan baru itu salah alamat dan bisa menimbulkan kegaduhan.
Dia menjelaskan derajat Telegram Kapolri jauh berada di bawah Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Adapun tugas media meliput dan memberitakan apapun yang dilakukan polisi sebagai bentuk koreksi dan peran pengawasan.
“Yang benar, Kapolri harus melarang polisi bersikap arogan dalam melaksanakan tugas,” kata Bintang dalam pesan singkat kepada sejumlah awak media, Selasa (6/4).
Adapun YLBHI meminta Sigit mencabut surat tersebut lantaran menghalangi publik mendapatkan fakta. Apalagi menurut mereka, reformasi Polri bisa terlaksana jika ada pemantauan masyarakat.
“Pengalaman YLBHI, liputan terhadap rekonstruksi yang terbuka akan membantu masyarakat dan terutama pendamping-pendamping hukum melihat bagaimana penyidikan berlangsung,” demikian keterangan tertulis YLBHI, Selasa (6/4).
