Pemerintah Setop Impor BBM & LPG pada 2030, dan Dorong EBT
Pemerintah akan terus mengurangi penggunaan energi fosil di Indonesia. Oleh sebab itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan RI bisa setop impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) pada 2030.
Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif usai menghadiri rapat paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/4). ESDM akan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat demi mengurangi keterbatasan pasokan dalam negeri.
"Dalam strategi energi nasional ini direncanakan 2030 itu tidak lagi impor BBM dan diupayakan juga tak mengimpor LPG," kata Arifin.
Salah satu langkahnya dengan mengembangkan energi baru dan terbarukan. Oleh sebab itu Presiden Joko Widodo menginstruksikan ESDM dan Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong pengembangan jenis energi ini.
Apalagi pandemi Covid-19 bisa menjadi momentum penggunaan EBT. "Arahan Pak Presiden diharapkan DEN dapat melihat momentum untuk mengambil kesempatan pandemi, untuk bisa masuk ke arah green economy," kata Arifin.
Kemudian, Jokowi juga meminta DEN untuk menyesuaikan rancangan umum energi nasional (RUEN) dengan strategi energi nasional. Dewan juga menyampaikan peningkatan kebutuhan energi untuk jangka panjang.
Untuk itu, pemerintah merancang rencana pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 menjadi 24 ribu megawatt. Selanjutnya pada 2035, bauran EBT ditargetkan mencapai 38 ribu megawatt.
"Dan saat ini pemanfaatan EBT kita baru 10,5 gigawatt," ujar Arifin. Untuk itu, pemerintah akan mengupayakan pembangkit listrik tenaga surya sebagai tulang punggung.
Kemudian, DEN juga akan menyelesaikan berbagai infrastruktur terkait energi, seperti infrastruktur gas dan listrik. Pemerintah pun menargetkan, elektrifikasi bisa mencapai 100 persen untuk seluruh masyarakat.
