Vonis 10 Tahun Pinangki Dipangkas, ICW Minta Kejagung Ajukan Kasasi
Untuk itu, ICW merekomendasikan agar Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas MA menelusuri kejanggalan di balik putusan tersebut. Mereka ICW khawatir hukuman Pinangki dikurangi kembali, bahkan bisa dibebaskan bila tak ada pengawasan.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, pemangkasan hukuman terhadap Pinangki telah mencederai rasa keadilan masyarakat. "Karena jaksa yang seharusnya menangkap Djoko Tjandra malah berusaha membantu Djoko Tjandra," katanya. Seperti ICW, ia pun berharap, Kejaksaan Agung segera mengajukan Kasasi ke MA demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Sementara, Juru Bicara KY Miko Ginting berdalih, basis peraturan perundang-undangan yang ada membuat KY tidak diberikan kewenangan untuk menilai benar atau tidaknya suatu putusan, termasuk putusan terhadap Pinangki.
"Namun, KY berwenang apabila terdapat pelanggaran perilaku dari hakim, termasuk dalam memeriksa dan memutus suatu perkara," kata Miko.
Menurutnya, UU yang berlaku saat ini memberikan kewenangan bagi KY untuk menganalisis putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk rekomendasi mutasi hakim. Putusan yang dianalisis harus sudah berkekuatan hukum tetap dan tujuannya untuk kepentingan rekomendasi mutasi.
Keresahan publik terhadap putusan Pinangki sebenarnya bisa dituangkan dalam bentuk eksaminasi publik oleh perguruan tinggi dan akademisi. Dari situ, analisis yang cukup objektif dapat diperoleh dan menyasar pada rekomendasi kebijakan.
Ia menegaskan, peraturan perundang-undangan memberikan batasan bagi KY untuk tidak menilai benar atau tidaknya suatu putusan. "KY hanya berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran perilaku hakim," ujar dia.
